Suara Merdeka
JAKARTA-Pemerintah berencana mengubah besaran tarif dasar listrik (TDL) pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji rencana kenaikan TDL dilakukan secara hati-hati.

”Pemerintah akan sangat hati-hati dalam menetapkan tarif ini dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang baru pulih dari dampak negatif krisis global di 2009,” katanya usai raker RAPBN 2010 bersama Komisi XI DPR, Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono di Jakarta, Kamis (3/9).

Menurut menkeu, kebijakan kenaikan TDL akan dipengaruhi tiga aspek. Disamping faktor kesejahteraan masyarakat, kata dia, pemerintah juga mempertimbangkan faktor pemulihan ekonomi dan kesehatan keuangan PT PLN.

”Upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 5,5% harus tetap dijaga dan aspek dari sisi kesehatan PLN termasuk di dalamnya efisiensi PLN,” jelasnya.

Selain itu, tambah menkeu, pemerintah juga menyiapkan kebijakan komprehensif terkait pembangunan proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap pertama dan kedua.

Tiga Pendekatan

Sementara itu, Sesmenneg BUMN Said Didu menuturkan penurunan margin PLN menjadi 5% dari usulan sebelumnya 8%, menggunakan 3 pendekatan. ”Yang penting PLN itu sehat neraca keuangannya sehingga bisa me-leverage (meningkatkan rasio) utang kembali,” ungkapnya.

Jika mengandalkan margin, Said mengakui, margin seharusnya 8%. Namun, pemerintah mempunyai tiga kebijakan sekaligus bagi PLN yakni menambah margin, mempercepat bagian carry over subsidi, dan peninjauan TDL. ”Tapi kalau tarif listrik ini hanya untuk mengurangi subsidi,” tambah Said.

Dia menambahkan, carry over subsidi atau pengalihan pembayaran subsidi sekitar Rp 10 triliun akan dipercepat. ”Jadi nanti dari margin itu diambil deviden dulu baru dimasukan ke APBN,” ujarnya.

Hasil kesepakatan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan DPR tentang RUU APBN 2010 dan pemerintah, subsidi listrik 2010 ditetapkan sebesar Rp 37,8 triliun.

”Besaran subsidi tersebut terdiri dari subsidi tahun berjalan sebesar Rp 35,3 triliun dan pengurangan alokasi carry over tahun 2009 ke tahun berikutnya sebesar Rp 2,5 triliun,” jelas Koordinator Panja DPR Suharso Monoarfa.

Panja memberi catatan, tambah dia, margin atau keuntungan yang diberikan kepada PLN dalam rangka Public Service Obligation (PSO) 2010 sebesar 5%.
Suharso menilai jika harga keekonomian tidak bisa diterapkan maka harus ada kenaikan TDL secara bertahap untuk pelanggan dengan kapasitas 6.600 volt ampere (VA).

”Tapi tentu tidak berlaku umum. Sementara hitungan kita itu sekitar 20%. Tapi bisa saja presiden menghendaki hitugannya tidak 20%, mungkin maunya 10% untuk kenaikan TDL,” jelasnya.

Namun, kenaikan bertahap tidak dilakukan untuk konsumsi listrik dengan kapasitas 900 volt ampere. Menurutnya, kapasitas tersebut sebaiknya tidak mengikuti harga keekonomian. (J10-59)