Baru Dua Desa Bebas BAB Sembarangan

PURWOKERTO - Hingga 2011, dari sekitar 301 desa di Kabupaten Banyumas, baru dua desa yang dinyatakan bebas buang air besar (BAB) sembarangan. Dua desa ini adalah Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, dan Desa Danaraja, Kecamatan Banyumas.

Hal ini disampaikan Kepala Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR) Banyumas, Widodo Sugiri.

Kondisi tersebut menggambarkan, sanitasi di kabupaten ini memprihatinkan. Karena itu, menurut dia, perlu adanya perbaikan. Tak hanya berupa sarana dan prasarana saja, melainkan perbaikan pola hidup masyarakat.

"Sanitasi belum dianggap sesuatu yang penting oleh masyarakat, meski sebenarnya merupakan hal tak kalah penting dibanding sarana infrastruktur lainnya," kata dia, Jumat (9/12) lalu.

Terkait penanganan masalah sanitasi, pada 2011 Banyumas telah mendapatkan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM). Tahun ini, menurutnya ada lima wilayah yang menerima program tersebut, yakni Desa Kedungbanteng, Kelurahan Kober, Kelurahan Mersi, Kelurahan Berkoh, serta Desa Sokaraja Lor.

"Masing-masing daerah mendapat program senilai Rp 514 juta guna pembangunan infrastruktur terkait sanitasi," ungkapnya.

Jaringan Perpipaan

Menurutnya, target yang akan dicapai melalui program itu, adalah terwujudnya jaringan perpipaan sebagai sarana penyalur limbah rumah tangga, ke lokasi instalasi pengolah air limbah (IPAL). Sebab, lanjut dia, jamak ditemui limbah rumah tangga justru dibuang melalui saluran drainase.

"Ini membuat saluran drainase yang sebenarnya berfungsi membuang air hujan, tak berfungsi optimal," kata dia.

Meski menerima alokasi dana DAK, diakuinya tak semua wilayah siap menerima alokasi dana tersebut. Sebab, seringkali pelaksanaan program itu terkendala penyediaan lahan. Serta terkendala masih rendahnya kesadaran warga untuk menjamin sanitasi lingkungan berjalan baik.

"Program itu sifatnya pemberdayaan, sehingga agar bisa berkelanjutan juga perlu campur tangan warga dalam mengelola. Hal itu biasanya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ada di sekitar lokasi," tuturnya.

Maka dari itu, hal ini belum bisa diberikan pada seluruh wilayah. Karena, seringkali justru masyarakat merasa keberatan dengan adanya program SLBM ini. Sehingga program ini lebih diutamakan disalurkan pada wilayah yang benar-benar membutuhkan sarana sanitasi yang layak.

"Bagi yang butuh, bisa mengirim proposal yang menyatakan minat, ketersediaan lahan, kesiapan swadaya warga, kesiapan melaksanakan kegiatan, serta operasional sarana tersebut agar berkelanjutan," terangnya.

Beberapa waktu lalu Koordinator BKM Kelurahan Purwokerto Kulon Nono Marsukokarno mengatakan, terkait kondisi sanitasi lingkungan di Purwokerto Selatan, BKM berencana mengirimkan proposal bantuan pembangunan MCK di lokasi itu pada DCKKTR Banyumas. Nantinya jika bantuan didapat, maka pengelolaan sarana MCk itu akan diserahkan pada kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang ada di wilayah setempat.

Sebelumnya terkait kondisi sanitasi di Kabupaten Banyumas, Pemkab berencana menyusun buku putih sanitasi. Buku tersebut nantinya akan menjadi dasar disusunnya strategi sanitasi kabupaten. (K17-78)



sumber: suaramerdeka.com