Harga Naik, Kedelai Impor Tetap Jadi Pilihan

BANYUMAS – Harga kedelai impor kembali naik karena dipicu naiknya tarif bea masuk pada awal Januari 2012. Meski harganya sudah naik sekitar Rp 300 per kilogram, tidak menyurutkan para perajin tahu dan tempe di sentra pengrajin tahu tempe di Kecamatan Cilongok, Banyumas menggunakan kedelai impor sebagai bahan bakunya.

Menurut Yanti (24) salah satu perajin tahu asal Desa karanglo, Kecamatan Cilongok. Dirinya lebih memilih menggunakan kedelai impor dari Amerika Serikat (AS) disebabkan harganya yang masih lebih murah dibanding kedelai lokal.

“Meski harga kedelai impor sudah naik, tapi kalau dihitung masih lebih murah. Kedelai impor saya beli perkilonya Rp 5.650 ke tengkulak, tapi kalau kedelai lokal perkilo Rp 6000 lebih, maka lebih baik menggunakan kedelai impor,” ujarnya, Kamis (19/1) kepada KRjogja.com, Kamis (19/1).

Hal senada dilontarkan Irfan (30), salah seorang perajin tahu. Dirinya lebih memilih menggunakan kedelai impor daripada kedelai lokal, selain lebih murah, belinya bisa berhutang.

“Saya biasa beli kedelai impor di Pasar Induk Ajibarang dengan sistem ngutang, selama seminggu baru dibayar, jadi lebih ringan,” ujarnya.

Di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok telah dibangun demplot kedelai variates lokal di atas lahan seluas 7000 m2 (0,7 ha atau 1 bau-red) yang sudah panen perdana pada September 2011 silam dan diaksikan oleh Tim Kementrian Riset dan Teknologi serta Puslit Pangan, Gizi dan Kesehatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unseod Purwokerto. Hal ini dilakukan sebagai upaya membantu perajin tahu agar menggunakan kedelai lokal, namun rupanya belum mampu menarik para perajin tahu beralih dari kedelai impor ke kedelai lokal.

“Untuk pengembangan dan pelaksanaan penanaman kedelai di Desa Kalisari oleh petani diperlukan waktu dan perkembangan yang bertahap sebab hal ini menyangkut budaya tanam yang sudah dijalani masyarakat secara turun temurun, sehingga butuh waktu untuk merubahnya. Disinilah diperlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah desa, kecamatan, dinas pertanian, kehutanan, dan tanaman pangan, Unsoed, serta petani itu sendiri,” ujar Ketua LPPM Unsoed, Prof Ir. Totok Agung Dwi Haryanto, Ph.D. (Ero)


sumber: krjogja.com