Perangkat Tolak BLT

PURWOKERTO- Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyatakan menolak rencana akan disa­lurkanya kembali bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah. Rencana penyaluran BLT itu terkait ke­naikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diperkirakan, 1 April mendatang. Sekitar 100 perangkat desa, menyampaikan aspirasi ke Komisi D DPRD Banyumas. Mereka diterima Ketua Komisi D, dokter Budhi Setiawan bersama anggota lainnya. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Mustofa SAg dan Pembina PPDI, Yoga Sugama.

Ahmad Rais, perangkat Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok mengatakan, fakta di lapangan pada 2006, BLT justru memicu konflik horisontal masyarakat di desa. Akibatnya, kerukunan antarwarga terganggu. Hal itu, menimbulkan kecemburuan sosial antarwarga “Proses validasi juga kita tidak punya ke­wenangan jauh, untuk menentukan siapa yang miskin atau penerima. Ada yang miskin tidak menerima dan sebaliknya, maka timbulah kecemburuan,” tegasnya.

Sudarko, perangkat Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, bahkan menyebut, ada kasus unik di Desa Kuntili, Kecamatan Sumpiuh. “Ada perangkat yang di datangi warga dengan membawa senjata tajam, karena tidak menerima BLT.”

Kelemahan lain, BLT justru membuat warga kian malas. Pasalnya, mereka dimanjakan. Faktanya, BLT sama sekali tidak bisa menyejahterakan masyarakat. ”BLT sebaiknya dialihkan untuk kegiatan padat karya. Kegiatan tersebut bisa dirasakan dan mendorong semangat swadaya masyarakat,” katanya.

Wakil Ketua Komisi D Ibnu Salimi menyimpulkan, perangkat desa sebagai ujung tombak seperti kena awu anget atau dampak kerugian dari program peme­rintah. Untuk itu, komisi D meminta ada surat penolakan secara resmi kepada DPRD. (K38-64)

sumber: suaramerdeka.com