Pemerintah Dinilai Lepas Tangan

* Pendidikan Mengarah Liberalisasi

PURWOKERTO-Disahkannya Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) Agustus mendatang, dinilai membuat pemerintah semakin lepas tangan terhadap pendidikan.

“Dengan adanya RUU PT, pendidikan menjadi salah satu sektor yang diliberalisasi,” ucap juru bicara Aksi Peringatan Hardiknas yang digelar Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Purwokerto bersama Teater Sianak FISIP Unsoed, Amy Bondan Maharaja, Selasa (2/5) malam di depan Kampus Unsoed.

Kebijakan-kebijakan pembiayaan pendidikan yang dilakukan perguruan tinggi, menurutnya, juga semakin memperjelas adanya praktik liberalisasi. Hal itu berdampak pada semakin sulitnya lapisan masyarakat bawah untuk mengakses pendidikan tinggi.

“Golongan masyarakat ada yang kaya serta pandai, kaya kurang pandai, miskin tapi pandai, juga miskin kurang pandai. Tiga golongan di awal mungkin masih bisa mengakses pendidikan, namun bagi golongan terakhir inilah yang sangat sulit menembus akses pendidikan tinggi,” kata dia.

Padahal, lanjut dia, setiap golongan tersebut juga berhak untuk memperoleh pendidikan. Namun dengan terjadinya liberalisasi pendidikan, hampir mustahil bagi golongan tersebut bisa menikmati pendidikan. Padahal bila merujuk Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 jelas disebutkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pembunuhan Kreativitas

Ia juga mempertanyakan kualitas pendidikan di Indonesia yang dinilai cenderung berorientasi pada pembunuhan kreativitas berpikir, dan berkarya. Melainkan hanya menciptakan pekerja untuk pemenuhan kebutuhan industri.

“Maka dari itu tuntutan kami adalah tolak RUU PT, stop komersialisasi pendidikan, serta mewujudkan pendidikan ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat, tingkatkan kesejahteraan tenaga pendidik,dan hentikan perampasan upah, tanah, dan kerja,” tuturnya.

Selain menggelar orasi, dan membentangkan poster, peserta juga melakukan aksi teaterikal yang menggambarkan sulitnya rakyat miskin mengakses pendidikan di Indonesia. (K17-44)

#suaramerdeka.com