Pemkab Purbalingga Ramping, Cirebon Penasaran

PURBALINGGA (banyumasnews.com) – Efisiensi di bidang kepegawaian dan keorganisasian yang dilakukan Pemkab Purbalingga menarik minat Pemkot Cirebon untuk mempelajarinya. Terlebih konsekuensi perampingan organisasi seperti penurunan eselon, hampir selalu menimbulkan konflik internal.

“Keorganisasian Pemkab Purbalingga sangat ramping. Seperti Penanaman Modal dan Perijinan dijadikan satu dalam KPPT. Mengapa bisa begitu? Padahal katanya iklim usaha disini cukup baik?” tanya Yayat Supriyatna, salah satu perwakilan rombongan Studi Banding dari Pemkot Cirebon yang diketuai Asisten Administrasi Umum Sekda Cirebon H Nursirwan Ilyas SH, Kamis (19/5) di Operation Room Graha Adiguna.

Asisten Administrasi Sekda Purbalingga Drs H Imam Subijakto mengatakan, perampingan dengan contoh penggabungan Kantor Penanaman Modal dengan Kantor Pelayanan Perijinan dan Investasi menjadi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu justru sebagai upaya meningkatkan kualitas iklim investasi di Purbalingga. Sebab, kondisi ini akan memudahkan penanam modal ketika memproses segala macam ijin investasinya.

Selain KPPT, ada banyak perampingan di tubuh Pemkab Purbalingga. Beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terpaksa digabung karena memiliki keterkaitan erat dalam hal tugas pokok dan fungsi. Bahkan, adanya beberapa pejabat yang turun eselon sebagai konsekuensi penghapusan SKPD.

“Seperti baju, organisasi kami ini sebenarnya longgar sementara tubuh kami ini ramping. Jadi jika suatu ketika tubuh kami menjadi gemuk, pakaian kami masih bisa muat,” ujar Imam mengistilahkan.

Tentang para pejabat yang terpaksa turun eselon, menurut Imam akhir tahun ini ada kemungkinan akan dinaikkan eselonnya lagi. Sebab, kata dia, ada beberapa pejabat eselon II yang pensiun, sehingga ada banyak pejabat eselon di bawahnya yang dipromosikan.

Kepada para pejabat dari pemkot Cirebon, Imam menjelaskan keuntungan perampingan organisasi ini sangat dirasakan dari sisi efisiensi anggaran. Selain itu, birokrasi menjadi lebih ringkas dan luwes, sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

Setelah puas berdialog dengan para pejabat di Purbalingga, rombongan birokrasi Kota Cirebon ini melanjutkan perjalanannya ke Kota Pekalongan. Kegiatan studi banding ini selain untuk mempelajari persoalan kepegawaian dan keorganisasian, juga untuk menggali kemampuan masing-masing pemerintah daerah dalam upaya efisiensi anggaran (BNC/cie)