Banyumas Segera Atur Menara Komunikasi Bersama

BANYUMAS - Pemerintah Kabupaten Banyumas akan segera menyusun aturan mengenai pengelolaan menara/tower komunikasi bersama. Aturan berbentuk Peraturan Bupati (Perbup) ini nantinya akan menjadi acuan bersama dan pedoman dalam pemberian ijin pembangunan, pengelolaan dan pengendalian menara komunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, sekaligus sebagai dasar bagi Pemkab Banyumas untuk memungut retribusi pengendalian menara komunikasi.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Kabupaten Banyumas, Abdullah Muhammad melalui Kabid Kominfo, Puji Prihatini, pada kegiatan Sosialisasi Draft Cell Plan Menara Telekomunikasi Bersama yang diselenggarakan oleh Dinhubkominfo di Graha Satria Kabupaten Banyumas, Kamis (8/12) lalu. Kegiatan diikuti oleh perwakilan dari Bappeda, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP), Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang, BLH, DPPKAD, Satpol PP, serta telkom operator dan para pemilik menara di Kabupaten Banyumas.

Puji Prihatini menjelaskan, sosialisasi dilaksanakan dalam rangka membangun kesepahaman antara pemda dan pelaku industri telekomunikasi di Kabupaten Banyumas, agar penyusunan cell plan dapat diterima sebagai Master Plan Jaringan Telekomunikasi, yang menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Banyumas. Juga agar dapat mengharmonisasi kepentingan pemerintah daerah dengan kepentingan industri telekomunikasi.

Adapun tujuan penyusunan cell plan menara, kata Puji, untuk membuat peta rencana lokasi menara telekomunikasi bersama yang akan menjadi dokumen tata ruang rinci telekomunikasi, sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian, penataan dan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Banyumas, serta membuat pedoman pembangunan baik secara teknis maupun non teknis sebagai acuan dalam pemberian ijin pembangunan menara.

Puji juga menjelaskan, penyusunan cell plan tersebut merupakan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Kominfo No 2 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, pada pasal 4 yang berbunyi : “pemda harus menyusun pengaturan penempatan lokasi menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Kegiatan ini juga sejalan dengan Peraturan Bersama 3 Menteri dan Kepala BKPM tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, pada pasal 28 yang berbunyi : “menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama”.

Secara teknis kegiatan juga bersesuaian dengan SE Dirjen Penataan Ruang No 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi, huruf a tentang : “Zona Bebas Menara”, yaitu zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun di atas bangunan, dengan ketinggian menara rooftop lebih dari 6 meter.

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Dinhubkomifo Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan pihak ketiga, sampai dengan bulan Oktober 2011, di Kabupaten Banyumas terdapat 351 BTS eksisting dan 282 menara eksisting. Dengan memperhatikan potensi menara eksisting sebagai menara bersama, maka terdapat 282 menara yang berada pada 164 lokasi yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi menara bersama dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sosialisasi dan rencana penyusunan Perbup ini disambut baik oleh para pelaku industri komunikasi di Kabupaten Banyumas. Mereka berharap dengan penyusunan cell plan ini akan tercipta kondisi lingkungan yang tertib, teratur dan nyaman, serta iklim usaha yang kondusif.

Sumber Berita : Humas BMS