Kembalikan Unsoed sebagai Kampus Rakyat

suaramerdeka.com
PURWOKERTO - Pelantikan Rektor Unsoed, Rabu (28/4), diwarnai aksi unjuk rasa para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas Bersatu. Aksi terebut berlangsung dua kali, sebelum pelantikan dan saat pelantikan dilaksanakan.

Dalam aksinya mereka menyuarakan tuntutan agar Rektor baru bisa mengembalikan Unsoed sebagai kampus rakyat. Korlap aksi, Andika Febrian mengatakan saat ini Unsoed telah menjadi kampus mahal.
"Bentuk-bentuk komersialisasi pendidikan seperti penarikan dana BOPP dan POM telah menutup akses masyarakat yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan disini," kata dia, kemarin.

Unjuk rasa yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut juga menggelar aksi simbolik dengan membawa foto Mendiknas Prof Dr M Nuh dan Rektor Unsoed Prof Ey Yuwono PhD. Selain itu, mereka mengenakan topeng menyerupai wajah mendiknas. Unjuk rasa yang berlangsung di depan Pusat Administrasi tersebut digelar sebelum pelantikan dimulai sekitar pukul 11.00.

Beberapa demonstran tampak menaiki bagian patung Jenderal Soedirman dan mengalungkan uang kertas di leher patung kuda. Aksi tersebut, menurut Andika, merupakan salah satu simbol mahalnya biaya pendidikan di Unsoed saat ini.

Aksi kemudian dilanjutkan di depan pintu masuk Gedung Soemardjito. Sementara saat pelantikan rektor berlangsung di Gedung Sumardjito, puluhan mahasiswa dari elemen yang sama juga memadati jalan masuk gedung. Iring-iringan rombongan menteri pun memasuki area gedung melalui Kampus FISIP Unsoed.

Selain berorasi, beberapa mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal dan membaca puisi. Aksi teatrikal menggambarkan penindasan kaum lemah oleh beberapa mahasiswa yang mengenakan topeng mendiknas.

Beberapa kali terjadi aksi saling dorong, karena massa yang berusaha masuk ke Gedung Soemardjito dihalangi aparat keamanan yang terdiri atas kepolisian, satpam Unsoed, dan resimen mahasiswa (menwa). Setidaknya terjadi tiga kali aksi saling dorong.

Rektor Unsoed Prof Edy Yuwono PhD menyatakan akan memperhatikan transparansi dan akutanbilitas dalam menjalankan kepemimpinannya. (K10-43)